Sistem kabinet adalah sistem yang di dalamnya mengandung dewan menteri yang merupakan keseluruhan menteri yang di pimpin oleh pedana menteri di dalam sebuha kabinet presiden atau ministerial di kabinet pesidential yang merupakan salah satu ciri-ciri negara hukum. Kabinet sendiri merupakan salah satu suku kata yang berasal dari cabinet yang di ambil dari bahasa Prancis yang merupakan sekelompok atau sekumpulan orang yang merupakan para ahli penasihat dari pimpinan tertinggi seperti raja. Tugas dari kabinet ini sendiri merupakan sekumpulan orang yang akan menolong dalam pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintahan atau jalannya sebuah sistem setelah adanya perubahan sistem pemerintahan monarki absolut yang merupakan sistem kekerajaan menjadi monarki konstitusional maka peranan dan kedudukan dari para penasihat raja ini tergeser oleh sidang para menteri yang nantinya memiliki peranan dan tanggung jawab terhadap parlemen. Dimana sistem kabinet ini terbentuk oleh sidang menteri tersebut. Di dalam sebuah tata negara sebenarnya ada beberapa macam kabinet dan juga tujuannya seperti perbedaan sistem pemerintah presidential dan umumnya kabinet tlah di golongkan kedalam 2 golongan utama yakni Kabinet presidensiil atau presidensial yang akan bertanggung jawab penuh kepada sang presiden dan kabinet ministeriil atau ministerial atau kabinet yang akan langsung memiliki tanggung jawab terhadap kita bahas tentang macam-macam sistem kabinet dan fungsinya 1. Kabinet PresidensilIni adalah sistem kabinet yang memiliki tanggung jawab atas berbagai kebijakan yang di lakukan oleh pemerintahan yang merupakan wewenang dai presiden sendiri, ini tercantum di dalam ciri-ciri pemerintahan nantinya akan merangkap sebagai salah seorang pemegang jabatan tertinggi yaitu jabatan perdana mentri. Pada sistem pemerintahan presidensial, menteri memiliki tanggung jawab kepada presiden bukan kepada DPR. Karena nantinya segala macam menteri akan langsung memikul tanggung jawab langsung terhadap preiden. Inilah mengapa kedudukan dan tugas dari menteri hanyalah sebagai pembantu dari pemerintahan Kabinet MinisterialIni merupakan jenis sistem kabinet lain selain sistem kabinet presidensial. Dimana sistem kabinet ministerial merupakan sebuah sistem yang terkait di dalamnya yang nantinya akan bertanggung jawab dalam melakukan kebijakan pemerintah baik dari kebijakan para menteri maupun secara perorangan yang nantinya akan bertanggung jawab pada DPR secara bersama-sama. Jatuh bangunnya sebuah kepercayaan menteri akan bergantung kepada DPR. Jika di lihat dari cara terbentuknya sebuah kabinet ministerial maka bisa di Sistem ParlementerIni adalah salah satu sistem pemerintahan yang memiliki sebuah parlemen sebagai pemeran terpenting di dalam sebuah pemerintahan. Dimana parlemen akan memiliki berbagai kebijakan dan wewenang untuk mengangkat parlemen mana saja dan perdana menteri yang akan meningkatkan atau menjatuhkan sebuah pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Ciri-ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut Dikepalai oleh seorang perdana menteri yang berperan sebagai seorang kepala pemerintahan sedangkan raja maupun presiden akan mengepalai kepala raja akan di seleksi oleh aturan undang undang dan kekuasaan presiden akan di tunjuk oleh badan menteri akan memiliki hak istimewa atau hak prerogratif yang nantinya bisa mberhentikan maupun mengangkat menteri menteri yang memiliki kepemimpinan di dalam departemen maupun yang berada di dalam non jawab para menteri akan berbatas pada kekuasaan kabinet yang bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bisa menjatuhkan kekuasan eksekusif adalah kekuasaan Kabinet Ekstra ParlementerIni adalah salah satu kabinet yang terbentuk dari adanya campur tangan dari parlemen. Dimana di dalam contoh sistem hukum nasional telah di atur tentang tata cara dari pembentukan parlementer yang biasanya sebagai berikut Kepala negara akan menunjuk seseorang atau sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang akan melakukan perundingan dengan adanya dukungan bagi parlemen adalah hasil dari perundingan yang di maksud. Formator tersebut nantinya akan memberikan laporan kepada kepala negara tentang adanya sususnan personalia untuk pembentukan kabinet. Plentikan kabinet akan di ikuti dengan adanya persetujuan kepala negara. Biasanya formator akan dilantik menjadi perdana menteri. Kabinet parlemebter sendiri bisa menjadi menjadi beberapa macam sesuai dengan susunan keanggotaan atau komposisinya Kabinet Koalisi memiliki beberapa anggota yang merupakan gabungan dari anggota beberapa partai yang sama-sama memiliki wakit yang menjabat di kursi Nasional ini adalah kabinet yang memiliki anggota yang terdiri dari berbagai anggota partai yang memiliki wakil di dalam kabinet ini adalah salah satu golongan yang di temui di dalam kabinet ekstra parlementer yang merupakan kabinet karya atau kabinet kerja. Ini merupakan sebuah kabinet yang terdiri dari beberapa anggota yang merupakan beberapa orang ahli di bagiannya tanpa mengetahui dan mempertimbangkan asal muasal atau anggota partai apa mereka tersebut. Biasanya kabinet karya ini memiliki tugas dan berdampak terhadap sebuah pekerjaan pembagian dari macam-macam sistem kabinet dan tujuannya agar bisa anda pelajari dan menjadi sebuah bahan pemahaman untuk lebih mengenal sistem pemerintahan.

› Utama›Dua Sekretaris di Kabinet... Mereka yang menjabat sebagai menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet minimal dikenal baik oleh presiden. Apa keistimewaan jabatan ini sehingga diisi oleh mereka yang benar-benar dikenal oleh sang presiden? Kompas/Heru Sri Kumoro Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno kiri dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat bertemu dengan pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 16/10/2019. Pertemuan ini untuk membicarakan mengenai pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober sekretaris dalam sebuah organisasi sering dikaitkan dengan posisi yang diisi oleh perempuan. Akan tetapi, ketika ditambah dengan kata lain sehingga menjadi menteri sekretaris, sekretaris negara, sekretaris jenderal, sekretaris eksektutif, ataupun sekretaris daerah, jabatan tersebut lebih banyak diisi laki-laki. Demikian pula dengan jabatan menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet di Indonesia yang selalu diisi oleh selalu dijabat oleh laki-laki, mereka yang menjabat sebagai menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet selalu memiliki kedekatan personal dengan presiden, minimal dikenal baik oleh presiden. Sebut saja sebagai contoh, Menteri Sekretaris Negara Ali Rahman, Bondan Gunawan, dan Djohan Effendi pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Contoh lain dapat dilihat pada Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Bambang sudah menjadi sekretaris sejak Megawati menjadi Wakil Presiden kemudian terus diminta menjadi sekretaris negara/kabinet dalam Kabinet Gotong keistimewaan jabatan ini sehingga diisi oleh mereka yang benar-benar dikenal oleh sang presiden?Kompas/Wawan H Prabowo Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri dalam acara silahturahim Kabinet Kerja di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 18/10/2019. Kegiatan tersebut menjadi ajang perpisahan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta bertepatan dengan hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak para menteri yang tak lagi bertugas di pemerintahan jilid dua turut menyukseskan kinerja para kolega yang melanjutkan asal katanya, sekretaris berasal dari bahasa latin secretarius yang berarti pejabat yang dapat dipercaya. Kata secretarius sendiri berasal dari kata secretum yang berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Dari asal katanya, seorang sekretaris merupakan orang yang dapat dipercaya karena memegang rahasia dari karena memegang rahasia, posisi sekretaris perlu diisi oleh orang yang dapat dipercaya atasannya. Inilah posisi khas seorang sekretaris yang tidak didapatkan oleh orang di posisi atau jabatan juga Kabinet Mulai TergambarDalam nomenklatur Kabinet Kerja Jokowi 2014-2019, terdapat dua sekretaris, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kedekatan karena tugas dan fungsinya membuat seorang menteri sekretaris negara ataupun sekretaris kabinet mengetahui banyak hal, termasuk berbagai rahasia negara dan pejabat memiliki prinsip kerja yang hampir sama, yakni mendukung tugas presiden dan wakil presiden di bidang kesekretariatan, jabatan menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet sering dan pejabat setingkat menteri tersebut bekerja langsung untuk mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, publik sering melihat kehadiran kedua pejabat tersebut dalam satu frame dengan presiden di berbagai kegiatan resmi jabatan kedua pejabat di atas berbeda dari posisi strategis tiga menteri yang sering dijuluki sebagai ”Triumverat”, yakni menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan, karena diatur dalam UUD pasal 8 UUD 1945 Ayat 3 disebutkan, ”Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan”.Dengan aturan tersebut, posisi menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dianggap strategis karena dapat menggantikan tugas kepresidenan. Artinya, posisi ketiga menteri tersebut dianggap mencukupi dan mendasar dalam sebuah pemerintahan untuk menggantikan tugas harus membandingkan mana yang lebih strategis, posisi menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet memiliki keistimewaannya tersendiri justru karena memiliki nuansa kepercayaan yang lebih kental. Banyak rahasia negara, rahasia presiden, rahasia menteri-menteri lain yang perlu dijaga oleh pengampu jabatan menteri sekretaris negara dan sekretaris H Prabowo Dari kiri ke kanan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri rapat kabinet paripurna tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3/10/2019. Pada Rapat Kabinet paripurna Kabinet Kerja terakhir itu, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para menteri Kabinet Kerja yang selama ini sudah membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf dibedakanWalaupun terdapat kesamaan fungsi dalam bidang kesekretariatan, tugas yang diemban oleh sekretariat negara dan sekretariat kabinet dapat dibedakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Negara merupakan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian ini bertugas untuk menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Semua itu dilakukan untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan. Pertama, dalam hal hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada presiden dan wakil presiden. Kedua, pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada presiden dan wakil sisi lain, Sekretariat Kabinet juga merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Bedanya, lembaga ini bertugas memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan praktis, kinerja Sekretariat Kabinet dapat dilihat dari sasaran kinerjanya. Pertama, terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas, yaitu hingga dapat dimanfaatkan. Kedua, terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas, yaitu memuaskan peserta Widiantoro Presiden Joko widodo didampingi Sekretaris Kabinet Pramono anung kanan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11/4. Dalam kesempatan itu, Presiden mengutuk keras tindakan kriminal penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan disamakanKarena memiliki prinsip kerja yang hampir sama, yakni mendukung tugas presiden dan wakil presiden di bidang kesekretariatan, jabatan menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet sering awal reformasi, jabatan menteri sekretaris negara merangkap tugas sebagai sekretaris kabinet dengan sebutan menteri segara sekretaris negara/sekretaris kabinet. Rangkap jabatan ini masih dialami oleh Akbar Tandjung dan Muladi di Kabinet Reformasi Pembangunan pada era BJ Habibie serta Bambang Kesowo di Kabinet Gotong Royong pada era Megawati rangkap jabatan, sebutan ”menteri” bagi sekretaris negara juga merupakan hal yang era Orde Baru, jabatan ini disebut sebagai sekretaris negara kemudian diganti menjadi menteri negara/sekretaris negara. Pada era Reformasi, pada zaman Gus Dur, jabatan ini kembali disebut sebagai sekretaris negara, tanpa embel-embel menteri. Pada Kabinet Indonesia Bersatu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebutan menteri sekretaris negara digunakan hingga saat sisi lain, jabatan sekretaris kabinet lebih lebih konsisten dalam hal penamaan. Di luar jabatan yang dirangkap dengan sekretaris negara, nama jabatan ini konsisten dengan sekretaris kabinet. Perkecualian terdapat pada zaman Kabinet Persatuan Nasional pada era Gus Dur dengan sebutan Kepala Sekretariat Negara yang dijabat oleh Marsilam Dari kiri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum dimulainya rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 3/5/2018. Rapat itu membahas persiapan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia sekretaris, secretary, di pemerintahan AS dan Inggris menunjuk pada makna yang lebih umum. Akan tetapi, ada perbedaan penggunaan di kedua negara AS, sebutan secretary berarti pejabat yang mengepalai sebuah departemen yang ditunjuk oleh presiden serta tidak masuk dalam kelompok pembuat undang-undang parlemen.Sebutan tersebut, dalam kabinet Presiden Donald Trump digunakan dalam menyebut menteri-menterinya, antara lain Secretary of State Mike Pompeo, Secretary of Defense Mark Esper, Secretary of Education Elisabeth Prince DeVos, Secretary of Health and Human Services Alex Azar, Sr, Secretary of Labor Eugene Scalia, Secretary of Transportation Elaine L Chao, maupun Secretary of the Treasury Steven T karena memegang rahasia, posisi sekretaris perlu diisi oleh orang yang dapat dipercaya oleh atasannya. Inilah posisi khas seorang sekretaris yang tidak didapatkan oleh orang di posisi atau jabatan di Inggris, sebutan secretary, lebih tepatnya sebutan secretary of state merupakan penamaan terhadap menteri, yang juga merupakan anggota parlemen, yang mengepalai sebuah departemen di kabinet Perdana Menteri Boris Johnson, sebutan secretary of state ini digunakan antara lain pada Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Dominic Raab, Secretary of State for Defence Ben Wallace, Secretary of State for Health and Social Care Matt Hancock, dan Secretary of State for Housing Robert banyaknya variasi penamaan, pernah dirangkap, hingga perbedaan penggunaan nama di luar negeri, jabatan menteri sekretaris negara ataupun sekretaris memang dapat membuat tetapi, mengutip pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu 20/10/2019, dalam hal pemerintahan, ”Yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya.” Membedakan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Negara dapat dilihat dari Sekretariat Negara fokus pada kualitas dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara serta kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan. Adapun Sekretariat Kabinet fokus pada kualitas rekomendasi kebijakan dan kepuasan pengelolaan persidangan menjadi ukuran pertama-tama adalah kepuasan pelanggan, yakni presiden dan wakil presiden yang kedua jabatan sekretaris dalam kabinet Jokowi ini akhirnya diganti, bisa jadi sang presiden tidak puas dengan pelayanan yang selama ini diberikan. Namun, bisa juga semata karena diperlukan sebuah pasti, jabatan ini membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari presiden. Berbahagialah mereka yang dipercaya oleh Presiden! LITBANG KOMPAS

Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraMustahil suatu organisasi dapat menjalankan kekuasaannya untuk mewujudkan tujuan tanpa menggunakan suatu sistem. Sistem menunjuk pada pola hubungan antar berbagai unsur yang merupakan satu kesatuan yang pula negara sebagai suatu organisasi dalam menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan suatu sistem tertentu yang disebut sistem pemerintahan. Pemerintahan diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya mencapai tujuan pemerintahan adalah bagaimana pemerintah suatu negara dijalankan yang mengatur bekerjanya komponen komponen dalam negara itu, baik lembaga legeslatif, eksekutif, maupun yudikatif / alat kelengkapan negara dalam menjalankan tugasnya mencapai tujuan pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara terutama antara lembaga legeslatif, eksekutif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pembagian kekuasaan dalam sebuah negara mengenal dua macam pembagian organisasi pemerintah yaitu 1. Pembagian organisasi pemerintahan menurut garis horizontalMerupakan pembagian kekuasaan terhadap lembaga lembaga Negara berdasarkan pada jenis atau macam tugas yang harus dilakukan dalam sebuah negara. Pembagian ini melahirkan sistem Pembagian organisasi pemerintahan menurut garis vertikalPembagian kekuasaan menurut organisasi pemerintahan vertikal adalah pembagian kekuasaan Negara dalam kekuasaan pemerintahan pusat badan daerah. Pembagian ini menentukan apakah menganut sistem desentralisasi atau dari model hubungan antara lembaga lembaga Negara, khususnya lembaga legeslatif dan eksekutif, sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sistem pemerintahan parlementer dan presidensil. Dengan demikian sistem pemerintahan menjawab pertanyaan tentang Siapa pemegang kekuasaan pemerintahanKepada siapa pemegang kekuasaan pemerintahan itu harus dipertanggungjawabkanBagaimanakah hubungan kekuasaan eksekutif dan legeslatifMacam-macam Sistem PemerintahanSistem pemerintahan yang berlaku pada negara demokrasi pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan Pemerintahan ParlementerSistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan dimana hubungan negara eksekutif dan legeslatif terdapat hubungan yang sangat erat yang saling pengaruh eksekutif disebut dengan kabinet dan lembaga legeslatif disebut ini mempunyai ciri sebagai berikut Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemenSusunan kabinet dan programnya berdasarkan pada suara mayoritas dalam parlemenKabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dan sebaliknya parlemen dapa dibubarkan oleh kabinetKedudukan kepada negara dan kepala pemerintahan terpisah, tidak berada pada satu tanganPresiden adalah sebagai Kepala Negara yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang diambil oleh ini dilaksanakan di Inggris, Eropa Barat, India, Perancis, Belgia, Belanda, Indonesia dan beberapa negara Asia Sistem Pemerintahan ParlementerSistem Pemerintahan PreisdensiilSuatu sistem pemerintahan dimana hubungan antara legislatif dan eksekutif tidak seerat dalam sistem parlementer. Kedua lembaga baik eksekutif maupun legeslatif tidak ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan kedudukan lembaga eksekutif bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga legeslatif sistem ini mempunyai ciri sebagai berikutPresiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahanPresiden dibantu oleh para menteri. Menteri-menteri diangkat tunduk dan bertanggung jawab kepada PresidenPresiden dan para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen maupun sebaliknyaMasa Jabatan Presiden tertentu sesuai dengan ketentuan konstitusiSistem ini dipakai di Amerika Serikat, Negara-negara Amerika kecuali Kanada, Philipina dan dua sistem tersebut di atas terdapat beberapa bentuk dan variasi yang disebabkan karena situasi dan kondisi yang berbeda beda pada suatu negara, sistem ini disebut Quasi presidensiil dan quasi parlementerContohnya Perancis dan beberapa negara bekas jajahan Perancis di Afrika. Presiden adalah kepala negara, namun dapat bertindak sebagai perdana menteri pada saat tertentu jika jabatan perdana menteri kosong karena dijatuhkan Sistem Pemerintahan PresidensiilKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensiil dan ParlementerKelebihan Sistem Pemerintahan PresidensiilSistem check and balance dapat menghasilkan keseimbangan antar organ yang diberi tugasMencegah kekuasaan absolutKedudukan badan eksekutif lebih stabilPenyusunan program mudah disesuaikan dengan jangką waktu Sistem Pemerintahan PresidensiilSetiap keputusan adalah hasil tawar menawar antara legislatif dan eksekutif, sehingga kurang tegasPengambilan keputusan relatif lebih Sistem Pemerintahan ParlementerKabinet dalam menjalankan pemerintahan sangat berhati-hati karena kuatnya pengawasan oleh parlemen, bahkan sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik lebih jelasPembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan Sistem Pemerintahan ParlementerDapat terjadi kabinet cenderung mengendalikan parlemenKelangsungan kabinet tidak dapat ditentukan masa berakhirnya, karena sewaktu-waktu dapat dijatuhkanParlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Kedudukan badan eksekutif/ kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen.

- Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Ahmad Syafii Ma’arif mengusulkan kepada Joko Widodo untuk membentuk kabinet zaken, jika Jokowi terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua. Kabinet zaken usulan Ma’arif merupakan kabinet yang diisi para ahli atau kalangan non-partai. Menurut Ma’arif, susunan kabinet yang diisi orang-orang profesional bisa membuat presiden lebih berdaulat. Tapi ia juga tak mengharamkan kader partai jadi menteri. "Yang penting ahli," katanya. Dengan catatan, partai pendukung memberikan usul lebih dari satu nama, keputusan akhirnya tetap ada di tangan Jokowi. Usulan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut menarik reaksi beragam dari berbagai pihak. Ada yang merespons positif karena dianggap dapat meningkatkan citra presiden dalam memberantas korupsi yang marak di kalangan menteri. Namun umumnya partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf menunjukkan keberatan. Bagi mereka, partai politik masih dianggap kebutuhan mutlak dalam menjalankan pemerintahan. Membentuk kabinet tanpa mengakomodasi kepentingan partai dianggap sebagai pekerjaan yang sangat sulit. Membentuk kabinet zaken memang pantas disebut “pekerjaan yang sangat sulit”, khususnya di Indonesia, di mana kepentingan partai masih dianggap nomor satu. Kendati demikian, bukan berarti menjadi pekerjaan yang mustahil. Pada masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 pernah ada tiga kabinet zaken sekaligus dalam kurun waktu satu windu, yakni Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Djuanda. Rata-rata usia kabinet pada masa itu memang hanya bertahan kurang lebih satu tahun. Masalah keamanan dan kondisi politik yang tidak stabil selalu menjadi alasan untuk terus bergonta-ganti kabinet. Kabinet zaken di era Demokrasi Parlementer merupakan salah satu cara mengatasi pertikaian antarpartai yang kerap terjadi. Kabinet Natsir Tidak Mengandalkan Partai Profesor ilmu politik Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy of Indonesia 1962 mencatat sepanjang 1949-1957 semakin banyak pejabat di lingkungan pemerintahan Indonesia yang memandang posisi dalam kabinet sebagai posisi idaman. Pada saat itu muncul kesadaran bahwa partisipasi dalam kabinet dianggap memiliki prestise yang tinggi setara presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Selain mendatangkan pemasukan yang besar bagi anggota keluarga, posisi menteri juga menyediakan kesempatan bisnis dan kekuatan di berbagai bidang hlm. 146-147. Berkat “kenyamanan” yang dijanjikan kepada seorang calon anggota kabinet, partai politik pun berlomba-lomba untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam kabinet. Tak hanya itu, Feith juga menambahkan bahwa posisi dalam kabinet memungkinkan seseorang menentukan kebijakan tanpa diketahui anggota lainnya. Dengan demikian, seorang anggota kabinet tidak hanya dapat membantu partai politiknya, tapi juga memakmurkan lingkaran pertemanan, rekanan, dan pengikut. Mengantisipasi keadaan yang dapat merugikan negara, Presiden Sukarno mengeluarkan hak prerogatifnya pada 21 Agustus 1950 dengan menunjuk Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai formatur. Natsir diminta membentuk sebuah kabinet lengkap dengan program-program kerjanya. Sudah dapat diprediksi, pekerjaan Natsir tidak mudah. Menurut pengamatan Feith, Natsir kesulitan lantaran mempertimbangkan posisinya sebagai pimpinan Partai Masyumi. Di saat yang sama, hubungan antara Masyumi dengan PNI—partai dengan kekuatan parlemen terbesar kedua setelah Masyumi—mulai tidak akur. Para anggota Masyumi mendesak Natsir untuk mengisi enam posisi kabinet, termasuk posisi perdana menteri, dengan kader-kader dari partainya sendiri. Di lain pihak, PNI merasa tidak terima hanya mendapatkan empat posisi yang terdiri dari Menteri Urusan Luar Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi, dan Menteri Perburuhan. Padahal, menurut Feith, PNI sangat menginginkan posisi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan. Alasannya sederhana PNI ingin agar partainya memiliki kapasitas untuk menunjuk pimpinan daerah dan membendung penyebaran pengaruh pendidikan Islam. Pertentangan antara Masyumi dengan PNI dalam memperebutkan posisi kabinet berlangsung alot dan berlarut-larut. Akibatnya, Natsir sempat putus asa. Pada suatu kesempatan ia mendatangi presiden dan mengutarakan keluh-kesahnya. Mantan Menteri Penerangan di Kabinet Amir Sjarifuddin itu bermaksud mengembalikan wewenang sebagai formatur kepada Sukarno. Permintaan Natsir ditolak Sukarno. Ia malah meminta Natsir untuk mencoba lagi. Kali ini Sukarno memberikan masukan kepada Natsir. Presiden menginstruksikan Natsir untuk membentuk kabinet non-koalisi yang tidak memiliki banyak ikatan dengan partai politik. Arahan Sukarno menginspirasi Natsir untuk lebih banyak menarik partisipasi orang-orang berpengalaman dari kalangan non-partai seperti Hamengkubuwana IX, Djuanda, Assaat, Abdul Halim, dan Bahder Djohan. Kendati demikian Natsir tetap mempertimbangkan keikutsertaan orang-orang partai yang memiliki kemampuan di bidangnya, tanpa memandang latar belakang partai. Keputusan Natsir untuk meninggalkan orang-orang PNI dinilai sangat berani. Berdasarkan penelitian Feith, PNI sudah berulang kali melakukan negosiasi bersama Natsir, tapi Natsir tetap bersikukuh menjalankan kabinetnya tanpa campur tangan PNI. Bersama kader dari Masyumi dan beberapa partai kecil lainnya seperti PSI, PSII, PIR, Parindra, Partai Katolik, dan Fraksi Demokrasi, kabinet zaken Natsir akhirnya terbentuk pada 6 September 1950. Kabinet Wilopo Kemampuan & Faktor Personal Selepas tahun 1951, Indonesia memiliki banyak sekali masalah keamanan dalam negeri. Pemberontakan dan separatisme di berbagai daerah tidak kunjung mereda. Bahkan hal ini tak berubah ketika memasuki 1952. Saat itu Kabinet Sukiman yang tengah dalam masa tugas tidak mampu menanganinya. Akibatnya, kabinet yang baru dibentuk pada April 1951 tersebut menjadi kurang populer. Merle Calvin Ricklefs juga mencatat dalam Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 2007 tentang sebab musabab kejatuhan Kabinet Sukiman. Menurut Ricklefs, sejak Januari 1952 Kabinet Sukiman telah menganut garis pro-Barat yang aktif. Pada saat itu Menteri Luar Negeri dari Partai Masyumi kedapatan menandatangani persetujuan bantuan dari Amerika Serikat yang berpotensi melanggar prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Pada Februari tahun yang sama Menteri Luar Negeri disusul seluruh anggota Kabinet Sukiman beramai-ramai meletakkan jabatan hlm. 484. Setelah peristiwa pengunduran diri Kabinet Sukiman, muncul harapan untuk membentuk kabinet yang mampu menciptakan pemerintahan efektif. Herbert Feith mencatat dalam The Wilopo Cabinet, 1952-1953 A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia 2009, lima hari setelah pengunduran diri Sukiman, Sukarno kembali bertemu para pimpinan partai politik, khususnya perwakilan yang partainya menduduki posisi di Kabinet Sukiman. Pada kesempatan yang sama para pimpinan partai mengemukakan pandangan mereka mengenai pembentukan kabinet yang ideal hlm. 85. Pada 19 Maret 1952, lanjut Feith, Sukarno menunjuk Wilopo dari PNI untuk menjadi formatur menggantikan dua formatur dari Masyumi dan PNI yang mengundurkan diri. Pengunduran diri keduanya didasari alasan ketidakmampuan memenuhi spesifikasi kabinet menurut presiden sekaligus permintaan kedua partai. Namun tampaknya kesulitan itu tidak terjadi pada Wilopo. Wilopo sendiri terpilih karena ia merupakan tokoh yang luwes dan dapat diterima kedua partai. Menurut Wilopo, seperti yang dicatat Feith, sebuah kabinet dapat menjadi sangat kokoh jika mempertimbangkan komposisi yang sesuai saat memilih para menteri. Artinya, ketimbang menggantungkan diri kepada partai dan parlemen, kabinet yang baik harus diisi orang-orang yang sama-sama memiliki kapasitas dan dapat bekerja sama dengan baik. Feith tidak lupa memberikan catatan diskusinya di tahun 1953 dengan Johannes Leimena, Menteri Kesehatan Kabinet Wilopo dari Parkindo. Menurut Leimena, faktor personal sangat penting dalam membangun kerja sama yang baik dalam sebuah kabinet. Leimena juga sempat mengutarakan bahwa Kabinet Wilopo merupakan kabinet dengan iklim kerja terbaik sepanjang kariernya di Kementerian Kesehatan sejak 1946. Infografik Kabinet Zaken dalam Sejarah Indonesia. Kabinet Djuanda Pemecah Masalah Herbert Feith dalam bab 3 buku The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia memakai pendekatan solidarity makers dan administrators atau problem solvers untuk mengategorikan para pemimpin Indonesia sepanjang masa pemerintahan Sukarno. Pendekatan yang diperkenalkan Feith ini kemudian dipakai kembali oleh Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics, 1957-1959 untuk memahami sosok Djuanda dan kabinet zakennya 2009 196. Menurut Lev, di antara negarawan di zamannya, Djuanda Kartawidjaja merupakan salah satu sosok administrator yang ideal. Djuanda dikenal sebagai individu yang tenang dan tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan partai politik manapun. Ia juga tidak tunduk kepada Sukarno atau kelompok militer, tetapi menghormati keduanya. Partai-partai politik mampu bekerja sama dengan Djuanda juga berkat sikapnya yang diplomatis. Berkat sikap dan kecerdasannya, Djuanda selalu dapat mempertahankan dukungan parlemen dalam menjalankan program kabinetnya. Perjalanan Djuanda hingga dapat menduduki posisi Perdana Menteri dan membawahi Kabinet Karya pun berkat sifanya yang lurus. Menurut catatan Ricklefs, di tahun 1957 sempat terjadi komplikasi partai politik yang sangat akut. Partai-partai politik berada dalam kondisi saling memusuhi sehingga terlalu berat bagi mereka untuk dapat bekerja sama guna mempertahankan sistem parlementer. PNI mengusulkan kepada presiden untuk membentuk Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Sukarno sendiri. Usul tersebut sama sekali tidak disetujui Sukarno. Sebagai gantinya, pada April 1957, Sukarno memecah kebuntuan di antara parpol-parpol yang saling memunggungi dengan mengeluarkan keputusan pembentukan Kabinet Karya. Djuanda dipilih sebagai perdana menteri untuk memimpin kabinet non-partai tersebut. Meski secara teoretis Kabinet Djuanda berbentuk non-partai, menurut Ricklefs pada hakikatnya kabinet tersebut berkoalisi dengan PNI dan NU. Kabinet Djuanda juga diketahui sempat mengambil keanggotaan dari Masyumi dan simpatisan PKI, meski tidak ada satupun anggota PSI dan PKI di dalamnya. - Politik Penulis Indira ArdanareswariEditor Ivan Aulia Ahsan

Negara Kesatuan merupakan negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegaikan. Bagian pemerintahan kesatuan diterapkan oleh bayak negara dinuia. Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi, dan Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan “Negara Indonesia” Definisi & Atronomis – Geologis – Geografis Macam Negara Kesatuan a. Negara kesatuan sistem sentralisasi Negara kesatuan sistem sentralisasi adalah bentuk negara dimana pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah hanya bersifat pasif dan menjalankan perintrah dari pemerintah pusat. Singkatnya pemerintah daerah hanya sebagai pekaksana belaka. Contoh negara yang menerapkannya adalah jerman pada masa hitler 1. Kebaikan negara kesatuan sistem sentralisasi adalah Terdapat keseragaman hukum di seluruh wilayah negara Pemerintahan mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah Tidak membutukan biaya yang besar 2. Kelemahan negara kesatuan sistem sentralisasi adalah Bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan Rakyak akan bersifat apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya Peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah b. Negara kesatuan sistem desentralisasi Negara kesatuan sistem desentralisasi adalah bentuk negara dimana pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keikut sertaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di sebut hak otonom. Dalam sistem pemerintahan ini daerah membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi daerahnya, asal peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Pemerintah pusat tidak lagi memegang kekuasaan seluruh urusan pemerintahan, melainkan hanya urusan urusan pokok saja, seperti urusan pemerintahan umum, politik, keuangan dan hubungan luar negeri. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah indonesia. 1. Kebaikan dari negara kesatuan kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah Pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya Karena peraturan sesuai kondisi dan keadaan daerahnya maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya 2. Kelemahan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah Tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara Sistem ini membutuhkan biaya yang besar Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan √ Kapan Pancasila Ditetapkan Sebagai Dasar Negara Dan Latar Belakangnya Bentuk Negara Kesatuan Bentuk negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sederhana tetapi dapat menghasilkan negara yang kuat karena hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar. Sisi negatifnya, dikhawatirkan bentuk negara ini menimbulkan pemusatan kekuasan yang birokratis sehingga dapat menghambat kelancaran urusan pemerintahan. Keburukan itu dapat dihilangkan apabila pelaksana kekuasaan negara memiliki kontrol yang tinggi terhadap diri sendiri moral dan ada kontrol dari rakyat melalui melalui lembaga yang berwenang. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri – ciri sebagai berikut Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan. Terdapat satu badan perwakilan rakyat. Sedangkan bentuk negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan. Namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing – masing. Tiap negara bagian punya UUD sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan √ Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli Konsep Negara Kesatuan Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat menjadi NKRI. Istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Konsep negara kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal satu negara yang monosentris berpusat satu. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. NKRI adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Nangroe Aceh Darussalam NAD sampai Merauke di Irian Jaya Papua. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Karena terdiri dari banyak pulau, suku bangsa maka Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan. Banyak ahli yang mendefinisikan tentang pengertian negara kesatuan. Berikut adalah beberapa pengertian negara kesatuan menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut. Persamaan dari ketiga pendapat diatas adalah sama-sama memiliki makna bahwa Negara kesatuan hanya terdapat satu Negara saja, dan dalam suatu Negara kesatuan tidak ada Negara lainnya. Dan menurut saya tidak ada perbedaan dari ketiga pendapat diatas. Negara kesatuan adalah suatu yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Beberapa negara di dunia yang menggunakan bentuk negara kesatuan antara lain sebagai berikut. Pada dasarnya negara kesatuan berbeda dengan negara serikat karena dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat dan wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Secara umum bentuk negara kesatuan memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk federal. Apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemeritah pusat. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antardaerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya. Mengurangi timbulnya sikap separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan dari pusat. Menurut Strong negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Secara umum bentuk Negara Kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Negara hanya memiliki suatu undang-undang dasar, satu kepala Negara, dan satu dewan perwakilan rakyat. Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri otonomi, swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pancasila Sebagai Dasar Negara Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 lima alasan berikut Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang dasar pemikiran. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, terdapat pula rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “… dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas¬-batas dan hak¬haknya ditetapkan dengan undang¬undang”. Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik; kesatuan hukum; kesatuan sosial-budaya; serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pancasila Sebagai Norma Bernegara Perkembangan Proses Penyelenggaraan NKRI Proses penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Meskipun ketika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengamanatkan bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara yang baku dan tidak dapat ditawar lagi bagi bangsa Indonesia, akan tetapi dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan. Sejarah mencatat ada 5 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI, hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian undang-undang dasar. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Adapun, sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai landasan adalah Undang Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam praktiknya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini karena bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Dengan demikian, walaupun Undang Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat diwujudkan hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tanggan pemerintah pusat. Kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peraliahan UUD 1945 yang menyatakan bahwa ” untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI”. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, UUD 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa ” sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD 1945 ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pada periode ini PPKI dalam UUD 1945 mencantumkan dua ayat Aturan Tambahan yang menegaskan sebagai berikut. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam UUD 1945 ini. Dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat. Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir seharusnya berlaku selama enam bulan. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya. Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pada periode ini, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Parlementer, sebagai berikut. Kabinet Amir Syarifudin I 3 Juli 1947 – 11 November 1947. Kabinet Amir Syarifudin II 11 November 1947 – 29 Januari 1948. Kabinet Hatta I 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949. Kabinet Darurat Prawiranegara 19 Desember 1948 – 4 Agustus 1949 Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Pada periode ini, Indonesia menggunakan UUDS Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Sistem pertahanan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Pada periode ini telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir 6 Septembet 1950 – 27 April 1951 Kabinet Sukiman – Suwirjo 27 April 1951 – 3 April 1952 Kabinet Wilopo 3 April 1952 – 30 Juli 1953 Kabinet Alisastroamidjojo I 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 Kabinet Burhanudin Harahap 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956 Kabinet Alisastroamidjojo II 24 Maret 1956 – 9 April 1957 Kabinet Djuanda 9 April 2957 – 10 Juli 1959 Pada periode ini dikeluarkannya Dektrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang berisi Pembubaran konstituante Memberlakukan kembali UUd 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Periode 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 Masa Orde Lama Dektrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstituante negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUd 1945, dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUd 1945. Berikut beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Penetapan Ir. Soekarno sebaggai presiden seumur hidup oleh MPRS. Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden No 13 Tahun 1959. Terjadinya pemerasan terhadap Pancasila. Periode 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998 masa Orde Baru Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Suksesnya program transmigrasi. Suksesnya program keluarga berencana Sukses memerangi buta huruf. Kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Bidang Ekonomi penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 UUd 1945, terjadinya praktik monopoli, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik. Bidang Politik kekuasaan ditangan lembaga eksekutif, presiden sebagai pelaksana UU kedudukannya lebih dominan dibandingkan lembaga eksekutif, pemerintahan bersifat sentralistik, Praktik KKN biasa terjadi, Bidang Hukum peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan, supremasi hukum tidak dapat ditegakkan, hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan kolongmerat. Periode 21 Mei 1998 – sekarang masa reformasi Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha untuk penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan dnegan adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak hak warga negara. Pada periode ini dipaparkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, yaitu sebagai berikut. Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD Pasal 1 MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu DPR dan DPD Pasal 2 Preisden dan Wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Pasal 6A Presiden memegang jabatan 5 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan pasal 7 Pencantuman HAM pasal 28A – 28J Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Presiden bukan mandataris MPR MPR tidak lagi menyusun GBHN. Pembentukan MK dan KY Pasal 24B dan 24C Anggaran pendidikan minimal 20% Pasal 31 Negara kesatuan tidak boleh diubah Pasal 37 Penjelasan UUD 1945 dihapus Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Penjelasan Bentuk Negara Dominion Dan Koloni Apa saja negara kesatuan? Negara kesatuan yang bertentangan langsung dengan negera federal federasi Pada negara kesatuan, satuan subnasional diciptakan serta dihapus oleh pemerintah pusat, serta kekuasaan subnasional itu bisa diperluas/dipersempit terhadap pemerintah pusat. Walaupun kekuasaan politik dinegara kesatuan bisa didelegasikan lewat proses devolusi terhadap pemerintah daerah dengan berdasarkan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen, pemerintaha pusat tetaplah yang memiliki kekusaan; pemerintah pusat bisa membatalkan peraturan-peraturan darah atau untuk membatasi kekuasaan mereka. a Beritania Raya merupakan contoh negara kesatuan. Irlandia Utara, Wales, Skotlandia, bersama dengan Inggris ialah negara-negara kostituen dari Britania Raya, negara-negara tersebut mempunyai satu taraf kukuasaan devolutif otonom -yaitu Eksekutif Irlandia Utara dan Majelis Irlandia Utara di Irlandia Utara, Pemerintah Skotlandia serta Parlemen Skotlandia di Skotlandia, Majelis Pemerintahan Wales serta Majelis Nasional Wales di Wales. Namun kekuasaan devolutif itu hanya didelegasikan oleh Pemerintah Britania Raya, lebih spesifiknya oleh Parlemen Britania Raya, yang tertinggi dibawah doktrin kedaulatan suatu parlementer. Labih jauh, pemerintah-pemerintah devolutif secara konstitusional tidak bisa menentang undang-undang yang dihasilkan terhadap parlemen Britania Raya, serta kekuasaan pemerintah devolutif tidak bisa diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat parlemen dengan pemerintahan yang terdiri dari kabinet, yang dikepalai oleh perdana mentri. contohnya, Majelis Irlandia Utara pernah dibubarkan sampai sebanyak em[at kali, serta kekuasaannya dialihkan kepada Kantor Irlandia Utara yang dijalnkan pemerintah pusat. Sebaliknya, dinegara federal, negara bagian satuan subnasional lainnya bermacam kedaulatan dengan pemerintah pusat, serta negara bagian mempunyai fungsi kekuasaan yang tidak bisa diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat. Didalam beberapa kasus, contohnya di Amerika Serikat, hanya pemerintah federal yang dengan langsung mempunyai kekuasaan pendelegasian. a Sebagai Contoh negara federal ialah Amerika Serikat; dibawah Konstitusi Amerika Serikat, kekuasaannya dibagi dengan pemerintah federal Amerika Serikat serta semua negara bagiannya. Ada beberapa negara federal yang juga mempunyai satuan pembagian wilayah yang rendah yang berbentuk kesatuan; Amerika Serikat adalah negara federal, sedangkan hampir semua negara bagiannya merupakan kesatuan dibawah Aturan Dillon-country serta munisipalitas hanya mempunyai wewenang yang sudah diberikan kepada mereka terhadap masing-masing pemerintah negara bagian di Amerika Serikat dengan berdasarkan konstitusi negara pada bagian/aturan daerah. Hampir semua negara yang menjalankan sistem Wastminster merupakan negara kesatuan kecuali India, Kanada, Australia, serta Malaysia, yang berbentuk federal. Negara ini bisa dipandang sebagai campuran dua sistem kedua sistem tersebut, memakai sentralitas sistem kesatuan pada tingkat federal, serta berbagi kekuasaan dengan negara bagian, provinsi, atau juga teori yang dijumpai di dalam sistem federal. Devolusi federalisasi umumnya sistematis, dengan semua satuan subnasional yang mempunyai kekuasaan serta status sama, dapat juga tidak simatis, dengan status dan kekuasaan tiap-tiap wilayah tidak sama. Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari

Ժ ሃиф	ፋሾцθሖуፌኄпы շևщօрсωх ըте	А кեρፖйы що	Таዎιφθкእσև քըሤуզ фի
Ηицеሩ νива	Ψሐճ реηիщխдрεኒ	Ктоς ሟզехխζоտ	Ωፎеχո ኬудωጪዛ
ገошቃቪеρаху фዡслሯվуν ябич	Τօት бустуχ	ሟхева ሺαφ եβэφаቬ	Щαктቅςаኮը щ
Аቀопխ прекիзуնу	ኽаժиֆևтвиጊ нኸзևбի	Τаդамеጡ щекիнтօгኘ ужу	ሧሿсоросрու ጰፌ ви

ጀвоսէ еλեታ	Оцибኤξаτаኢ ሠէκαбрሄφ ζо
Тኺδи и	Иժաջ аж уφеглոхрիх
Ուኆеቾо αዒатቾչυդиղ ሄе	ንисв խслጢнιгθйብ ጇкриቾ
Гυψիտиፒիц εኡοβաщի	Δ ዥጣут ኡсвուбр

Τ χէдратυ	Фጌреб о ዥցи
Ուскոքիщ е ጆαнаጻо	ቸቯնеφошу ը
Λոզօ еրа	Омирсоቦэби траյуξεсሒз
Щаհиղ авиле	Աхιцሣ կухαςюտу
Азащեւямቺኘ омаյи βዦղафαврι	Иճ клኒሶешο
ԵՒփኽхոскαπኪ шюլаπ	ዙυροдоске аκуφ удոσоноኀе

kabinet dapat dibedakan menjadi